MANGGARAI BARAT: THE SECOND BALI?

Fidel Hardjo

“Raksasa akan segera bangun dari tidurnya yang pulas”. Demikian, wartawan Bali Post menebar “optimisme segar” ketika terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) pada tahun 2003. Mabar akan diprediksi menjadi industri wisata yang bisa menggeser posisi Bali ke depan. Apakah itu mungkin?
Optimisme wartawan ini tentu tidak mengada-ada. Mabar punya tipikal istimewa dianugerahi aneka obyek wisata. Kita kenal satwa endemiknya biawak Komodo yang telah menjadi ikon pariwisata Manggarai Barat, bahkan Nusa Tenggara Timur secara umum.

Obyek wisata lain adalah panorama alam eksotik, bentang laut dengan hamparan pasir putih yang bersih, keindahan alam bawah laut yang memukau dengan spesies terumbu karang dan ikan hiasnya, goa alam, air terjun hingga danau berkadar belereng seperti danau Sano Nggoang. Belum lagi, fosil-fosil kayu yang ditemukan di sejumlah desa sperti di Warloka serta bangunan benteng-benteng perang yang bisa dijumpai di ini terpental melambung jauh.
Sayangnya, potensi wisata ini belum dikelolah secara baik. Rasa-rasanya, kata sihir wartawan Bali Post di atas, sulit didamaikan dengan realitas kini. Apa yang kita jumpai di Mabar sekarang, masih banyak desa dan obyek wisatanya terisolasi tanpa terekat oleh infrastruktur transportasi. Selama lima tahun, Mabar terkesan bagaikan “raksasa yang berjalan sambil tidur”.

Usia lima tahun sebenarnya, sudah cukup matang dalam menggenjot akselerasi pembangunan. Paling kurang, runtuhnya sekat-sekat isolasi di desa-desa terpencil dan kawasan wisata lewat energisitas proyek infrastruktur transportasi.
Belum lekang dalam ingatan saya.Tahun lalu, ketika Bupati Fidelis Paranda mengunjungi desa Pota Wangka, yang letaknya tak seberapa jauh dari pusaran kota Labuan Bajo. Kebetulan saya hadir juga di tempat itu. Saya seperti warga lain, merasa senang melihat Bupati secara dekat. Tanpa basa-basi, waktu itu diatur sesi tanya-jawab. Meskipun kehadiran rombongan Bupati kali itu untuk merayakan pesta emas syukuran Paroki St. Maria Fatima Wangkung Boleng.
Dalam sesi tanya jawab itu, saya menyaksikan betapa rakyat tergebu-gebu minta satu hal: Bapak Bupati tolong buka jalan raya untuk desa kami! Rakyat melihat peluang ini untuk minta dan minta. Sepertinya rakyat adalah pengemis pembangunan? Begitu, cetusku dalam hati.

Akhirnya, saya sadar. Ternyata, rakyat di daerah terpencil seperti ini, punya kesadaran besar akan mobilitas pembangunan. Tinggal saja, bagaimana pemerintah merespon kesadaran rakyat ini. Sekian sering, transformasi pembangunan tak bersentuhan dengan kerinduan rakyat. Sebab, mobilitas pembangunan tidak mampu menjebol getho isolatif rakyat di desa-desa terpencil.
Pembangunan transportasi dan komunikasi adalah pintu gerbang pemberdayaan masyarakat terpencil dan terasing. Seperti apa yang tertuang dalam Keppres No. 111/1999 dan Kepmensos No. 06/PEGHUK/2002. Komunitas terpencil adalah “kelompok sosial yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik”.

Pembangunan daerah sejatinya ditakar oleh kehidupan warga desa terpencil. Teraksesnya jalan raya ke desa-desa terpencil merupakan prioritas utama pembangunan.Tujuan pembangunan harus terorientasi kepada orang miskin sebagai sasaran langsung pembangunan. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang paling menderita dan sering dilupakan demikian kata Schumacher (Schumacher, 1979).
Selama ini, Mabar disesaki oleh berbagai proyek pembangunan. Itu signal yang positip sekaligus sebuah ironis. Sayangnya, proyek-proyek yang sedang menggeliat ini, tanpa diimbangi oleh pengawasan yang maksimal.
Misalkan saja, pengerjaan ruas jalan route Nggorang-Lando yang dilaporkan dalam sidang paripurna DPR 2007 bahwa proyek ini adalah proyek paling bermasalah dan menelan begitu banyak uang. Ditenggarai, pada tahun 2004 lalu Mabar mengalokasikan dana Rp 599.975.00,00, Rp 850.000.000,00 (2005) dan Rp 1.627.465.000,00 (2006) (Pos Kupang, 18/7/2007) .
Tapi lihat hasilnya, belum selang tiga bulan, jalan ini sudah rusak total. Bayangkan, jalan Nggorang-Lando, kondisi jalanya sulit dibedakan lagi antara jalan raya atau “pate wonok” (jalan berburu) .

Padahal ada beberapa desa sepanjang Nggorang-Lando yang masih terisolasi yaitu desa Tanjung Boleng dan Pota Wangka dan menuju Warsawe (Desa Cunca Wulang).
Wajah keterisolasian wilayah ini bukan hanya mematikan elan vital ekonomi tapi juga melumpuhkan pendidikan. Sebab, penduduk sekitar ini terpaksa berjalan kaki memikul bakul jualan mereka ke pasar. Anak-anak mereka harus berjalan kaki puluhan kilometer menuju Labuan Bajo sambil pikul bekal, untuk melanjutkan SMP atau SMA. Inikah ironi sebuah pembangunan yang tak berwajah rakyat?
Rendahnya kualitas pengerjaan jalan raya Nggorang-Lando baru-baru ini merupakan letupan gunung es. Bahwa, ada hal yang terbaikan dalam gegap gempita pembangunan Mabar sekarang. Terlihat tapi terabaikan. Bagaimanapun yang berlalu telah berlalu. Tapi, setidaknya kita perlu belajar dari kesalahan masa lalu (learning by mistake).

Sekarang terserah kita. Membiarkan Mabar seperti “raksasa yang terus tertidur pulas” atau kita perlu bangunkannya dari kondisi ketidurannya itu. Yah, kembali ke tangan nahkoda utama kabupaten Mabar, perlu menyiasati gejolak pembangunan daerah ini secara produktif.
Pertama, betapa pentingnya pengawasan pemerintah akan seluruh proyek jalan raya Mabar. Proyek-proyek daerah, perlu diawasi secara serius dan intensif. Agar siapapun Kontraktor pemenang tender proyek daerah tidak sekali-kali mengibuli pengerjaan jalan atau apapun jenis proyek daerah lainnya dengan kualitas palsu.Kedua, pentingnya manajemen pembangunan. Pada prinsipnya, pembangunan awal daerah adalah masa yang paling sulit.

Periode awal mesti dibenahi dengan fondasi yang kokoh demi kontinuitas pembangunan selanjutnya. Setidaknya, ada perencanaan bertahap dan matang. Saya ambil contoh saja. Proyek pengadaan stek ubi kayu yang sarat bermasalah. Untuk proyek ini pemerintah mengalokasi 2,8 miliar dana APBD, telan begitu banyak uang daerah (Pos Kupang,21/3/2007).
Alhasil, proyek ubi kayu ini makan energi dan ongkos. Hasilnya, apa? Apalagi sampai sekarang wartawan Pos Kupang tidak pernah kabarkan lagi berita seputar proyek ubi kayu itu. Ini hak rakyat, untuk mengetahui apa dab bagaimana proyek selanjutnya. Jangan beri kesan kelompok penggebuk wartawan Pos Kupang kali lalu berhasil menjerakan wartawan untuk tidak megekspos proyek ubi bermasalah itu.

Ketiga, menjebol semua getho isolatif desa-desa terpencil dan tempat-tempat obyek wisata merupakan kebutuhan yang sangat urgent untuk Mabar sekarang. Sebab, ketika transportasi berjalan lancar maka wisatawan mudah mengunjungi tempat wisata, dan rakyat mudah mengakses informasi, pasar, pendidikan dan kesehatan. Pada gilirannya, rakyat tergerak berpacu secara aktif-partisipatif dalam roda pembangunan daerah.

Pada moment seperti inilah, kita butuh kehadiran sosok seorang pemimpin yang punya naluri agresivitas pembangunan tinggi. Sehingga, impian kita yang sudah lama terpendam (das sollen) bahwa suatu saat Mabar bisa menjadi “The Second Bali” akan menjadi kenyataan (das sein). Jangan hanya merasa nyaman dengan bermimpi!

Penulis, Staf Televisi TBN Asia
(Dimuat di Flores Pos 2008)

“SELAMATKAN RUMAH GLOBAL”

(Awasan Bersahaja untuk Pengontrak Rumah di “Ujung Timur”)

Fidel Hardjo

Bumi ini adalah global village (kampung global). Pelekatan nama ini diyakini benar berkaitan dengan apa yang disebut “globalisasi”. Tapi, anehnya para ekolog lebih suka menyebut bumi ini sebagai “rumah global”, global home (Jhon McConell - Founder Hari Bumi Sedunia – eks Senator AS, dengan motto agungnya: “Justice, Peace, Care Earth”, 1970).

Bumi ini memang lebih pas disebut “rumah global”. Ia adalah tempat kita dilahirkan, bermain, berkumpul, menggantung nasib, meraih mimpi, merayakan kehidupan, menenangkan jiwa yang gelisah dan menjadi “kemah terakhir” di mana tubuh manusia kembali serupa dengan tanah dan debu, lalu jiwanya naik “ke atas sana” .

Sebut rumah, tentu ada kamar-kamarnya. “Kamar-kamar” itu, kita sebut, apa yang dinamakan negara-negara sekarang. Setiap kamar pun masih ada “sekat-sekat”. Sekat-sekat itu kita beri nama provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya, sesuai dengan selera nama diberikan.

Jadilah kita sebagai satu keluarga besar di atas bumi ini. Sebagai sebuah keluarga, tentu “merasa memiliki” rumah global ini. Rumah mesti dibersih sebersih mungkin. Ia harus dijaga senyaman mungkin. Dilindungi sebisa mungkin. Atap rumah yang bocor mesti diperbaiki. Jendelanya mesti diperhatikan agar sirkulasi udara lancar. Punya taman yang mungil tentu jauh lebih enak dipandang. Singkat kata, biar para penghuni merasa “at home” di rumahnya sendiri.

Inilah planet yang kita sebut rumah global. Rumah global itu adalah bumi (globe). Sayangnya, Tuhan beri rumah global ini cuma satu. Karena, ia cuma satu maka setiap para penghuni di dalamnya butuh solidaritas yang kuat untuk merawat, menata dan mempercantiknya menjadi sebuah rumah idaman. Sekali dirusak, susah diganti apalagi dibeliin yang baru. Karena, sampai sekarang, para astronot belum temukan planet lain yang seindah dan senyaman bumi ini.

Sekalipun manusia “dikamarkan dan disekat” menurut (ruang-waktu) negara, agama, suku dan alamatnya di setiap belahan bumi tapi itu tidak mengurangi rasa “sense of belonging” terhadap rumah global ini. Sebagai satu keluarga besar tentu punya hak dan tanggung jawab yang sama. Hak untuk menghuni dan tanggung jawab untuk menjaga keadilan, kedamaian, kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan rumah global ini sampai akhir hayat dikandung badan.

Baik buruk rumah global ini ada di tangan kita. Akhir-akhir ini, para penghuni rumah global resah dan gelisah. Lantas rumah global ini kian pengap dan panas (global warming). Air bersih semakin susah. Gagal panen menyebabkan harga beras meroket. Longsor dan banjir adalah ancaman serius. Penyakit flu burung, gizi buruk, AIDS susah dihindari. Adakah sesuatu yang tidak beres?

Banyak ilmuwan sudah mendulangkan kajian ilmiah mereka. Kalau-kalau aneka bencana ini adalah ulah manusia itu sendiri. Rasa egois kian runcing. Tiap “kamar” ingin makmur sendiri. Proyek industri berlomba-lomba. Hutan diobrak-abrik tanpa belaskasihan. Kota-kota disemaraki oleh bangunan berkaca dan mencakar ke langit. Sampai lahan untuk tanam bunga di halaman rumah kewalahan. Dan, anak-anak kehilangan tempat bermain dan bersukaria.

Rasanya tidak adil. Ketika rumah global ini diciderai bencana kepanasan (lapisan ozon menipis) para penghuni saling melemparkan kesalahan. Semuanya ingin menang sendiri. KTT iklim PBB di Bali baru-baru ini gagal adalah contoh bagaimana solidaritas penghuni rumah global ini kian redup. Sementara para penghuni di dalamnya terus digilas oleh kegetiran akibat perubahan iklim.

Mungkin tepat jika kita perlu redefinisi dan reinterpretasi keberadaan rumah global ini. Siapa “tuannya”? Apakah ia menjadi gubuk global yang terlupakan? Sebab, atap rumah global ini sudah kebocoran. Jendela-jendelanya sudah tidak dilalui lagi oleh udara sejuk melainkan asap yang memabukan. Badai topan dan petir menakutkan. Longsor dan banjir datang dari empat penjuru mata angin. Apakah ini isyarat, rumah global ini terkubur dalam egoisme sempit penghuninya?

Indonesia adalah salah satu penghuni “kamar” rumah global ini. Di ujung Timur kamar itu ada “sekat” khusus yang diberi nama NTT. Di sanalah orang NTT berada. Egoisme sempit merusak rumah global ini pun menyadap di wilayah kita. Hutan ditebang dari desa ke desa, dari kota ke kota. Sampah dibuang kapan dan di mana saja. Kebakaran hutan dan padang sering terjadi di musim kemarau. Inilah egoisme laten terbesar kita menambah kehancuran rumah global ini.

Tak pelak, “sekat ” yang beralamatkan NTT ini sedang terusik oleh bencana. Ibu-ibu terpaksa gantung priuk akibat gagal panen. Bayi-bayi mengidap penyakit gizi buruk. Anak-anak pergi sekolah dengan perut kosong. Air minum yang bersih susah didapat. Apalagi, air untuk mandi lebih tidak ada lagi. Jangan heran bibit penyakit mudah menyerang tubuh siapa saja.

Banjir dan longsor terjadi setiap tahun. Bahkan tak jarang sebuah kampung ditelan longsor. Pijar terikan matahari membuat kita tak bertahan bekerja, belajar dan bersantai di siang bolong. Malam hari juga, kamar tidur terasa panas sangat menyebalkan, menyebabkan kita susah tidur dengan nyenyak dan mencuri mimpi-mimpi indah di penghujung malam.

Banyak orang bijak, menjelaskan inilah akibat “pergaulan bebas”. Kita bebas menjual hutan perawan. Bebas membiarkan pencuri masuk keluar hutan. Pencuri hutan pun dibebaskan tanpa diadili. Belum puas hutan dijual, kita sendiri bebas memperkosa hutan sendiri. Inilah yang disebut sebagai “incest ekologi”. Sebab hutan yang perawan digunduli sendiri, laut yang perawan diledaki bom, padang belantara yang indah dibakar sendiri dengan buang bebas puntung rokok.

Orang sering menuding globalisasi sebagai biang kerok pergaulan bebas itu. Padahal, semuanya lahir dari kerakusan dan ketamakan diri. Kerakusan dan ketamakan ini menyerang siapa saja. Mulai dari intitusi “kacangan” sampai dengan intitusi “gedehan”, mulai dari “orang kecil” sampai dengan “orang besar”, mulai dari orang “kepalanya kecil” sampai dengan “kepalanya besar”.

Tanpa disadari, sekat yang bernama NTT ini kian tidak nyaman. Ia juga berdampak pada ketidaknyaman bagi para penghuni lainnya di rumah global ini. Lalu, di manakah tanggung jawab kita sebagai penghuni rumah global ini? Rumah global ini diberi gratis oleh Sang Pencipta. Kalau saja Tuhan boleh marah, seperti bagaimana orang NTT lagi marah, maka kita semua ini bisa saja diusir dari planet tunggal ini, seperti kisah ‘the lost paradise’, manusia pertama di bumi.

Apalagi kalau “sang empunya bumi ini” meminta ganti rugi atas segala kerusakan bumi yang pernah kita buat. Siapa yang bisa membayar semuanya? Siapa yang bertanggung jawab? Yang pasti, semua orang siap “mambayar” ongkos ganti rugi kerusakan rumah global ini, dengan “merevolusi” gaya hidup, sekecil dan sesederhana apapun, yang penting lahir dari kesadaran penuh. Mulailah dengan hal kecil-kecil.

Pertama, hidupi budaya hijau dari rumah sendiri. Alangkah indahnya rumah jika dihiasi oleh taman mini dengan ditanami bunga-bungaan. Kita bayangkan jika setiap keluarga di NTT punya taman bunga di halamanya maka betapa semaraknya kampung-kampung dan kota-kota kita. Tentu lebih indah jika jantung kota-kota juga diperhiasi oleh taman-taman dan pepohonan.

Taman rumah bisa berfungsi perekat tanah agar rumah tidak longsor ketika hujan tiba, “filter” debu-debu yang beterbangan masuk ke rumah kita. Selain itu, kita bisa hirup udara sejuk dan segar dan selebihnya kita menjadi kontributor melepaskan CO2 ke rumah global ini.

Kedua, hidupi budaya bersih dan sehat. Prilaku buang sampah, puntung rokok, ludah dan kecing di sembarang tempat perlu diperbaiki . Selokan, sungai, laut dan sudut-sudut kota bukan tempat buang sampah. Ketika sampah menyesaki daerah aliran sungai menyebabkan aliran air terhambat dan meluap ganas. Udara tercemar dengan menyebar penyakit dan bau busuk yang menyengat akibat orang kencing, berak dan ludah di mana-mana. Demikian pun puntung rokok. Kadang kebakaran hutan dan padang terjadi hanya karena terlena membuang sepuntung rokok.

Ketiga, hidupi budaya hemat. Kadang orang mulai berpikir hemat ketika hidup di ambang kesengsaraan. Selagi kaya, tidak ada kata hemat dalam kamus hidup. Mungkin attitude ini perlu diubah. Contoh saja, orang ber-uang, tidak boleh sefoya-foyanya membiarkan air terus mengalir di keran atau listrik menyala siang dan malam tanpa fungsi, hanya karena rekeningnya bisa dilunasi. Bukan soal bisa dilunasi atau tidak tapi hemat energi yang kita kurasi dari perut bumi ini.

Keempat, hidupi budaya ramah terhadap alam perlu dikembangkan. Perlakuan salah terhadap binatang, pohon, tanah, air, laut dan udara kadang tidak dilihat sebagai kekerasan melainkan hal biasa bahkan sudah seharusnya manusia menjadi “tuan” atas alamnya. Tapi, tidakah kita jera ketika alam juga tahu bermain kasar lewat bahasa brutalnya tersendiri. Tanpa mengecil peran manusia sebagai “homo faber” , maka tetap diperlukan membangun relasai santun dengan alam.

Inilah awasan bersahaja untuk pengontrak rumah sebuah “sekat” di Ujung Timur “kamar” rumah global ini yang bernama NTT, dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia (Earth Day) 22 April tahun ini. Hari Bumi mengingatkan kita, “setiap orang punya hak yang sama untuk mendiami “rumah global” ini tapi pada saat yang sama dituntut tanggung jawab setimpal untuk menata dan memperbaikinya lebih baik” (Teks Proklamasi Earth Day 1970).

Penulis, staf Televisi TBN Asia, tinggal di Manila
(Dimuat di NTT Online, 2008)

JANGAN TERLENA DENGAN FLU BURUNG!

Fidel Hardjo


NTT positip terserang flu burung! Demikian, hasil verifikasi Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional VI Denpasar, Bali, tahun 2004 hingga 2006. Setidaknya, ada tiga belas Kabupaten di NTT positip tertular virus Flu burung (H5N1) alias Avian Influenza (AI). Sekejap rasa takut dan cemas meracik psiko-historikku. Akankah sejarah “Holocaust Virus AI” di Spanyol (1918), Hongkong (1968), Singapura (1968), yang merenggut jutaan jiwa manusia kembali terulang?

Ganasnya Flu Burung

Keganasan virus AI lebih dasyat dari revolusi perang dunia II atau Nazi Jerman, atau perang Irak sekalipun. Ini bukan sekadar hiperbolik! Namun, fakta historis membuktikan hal itu. Pademi flu burung di Spanyol tahun 1918,1968 telah menewaskan sebanyak 20-40 juta orang. Dampaknya meluas jauh. Sebanyak, 675.000 orang Amerika meninggal dunia. Di mana 200.000 orang di antaranya meninggal dunia dalam bulan Oktober 1918. Dan, sebanyak 11.500 orang Australia meninggal dunia tahun 1919. Lalu, menyusul di Asia seperti di Hongkong 1968-1969 dan terakhir 1997 yang merenggut tak sedikit jumlah korban. Kemudian, tahun 2000-an penyakit ini merebaknya secara sporadis di kawasan Asia Tenggara.

Michael Rathford dalam bukunya The Nostradamus Code: World War III (2007) memprediksi abad 21 sebagai periode inisiasi Perang Dunia III (2008-2012). Di mana “natural holocaust ” (tsunami, gempa bumi, banjir, perubahan iklim, flu burung) menjadi musuh, evil dan “penjajah baru” yang mencabik-cabik ruang kenyaman manusia.

Prediksi Rathford ini memang tidak meleset. Kenyataannya, masyarakat dunia sekarang terciprat oleh panik “Perang Dunia III” . Misalkan saja, masalah warming global telah meresahkan masyarakat penghuni planet tunggal ini. Akan apa yang bakal terjadi 20 tahun ke depan jika bumi makin panas. Sementara kawasan Asia kebablasan dengan pademi flu burung. Apalagi dunia medis masih kecantol mendiagnosis virus ini sebatas diagnosa “kelinci percobaan”. Belum ada obat super efektif. Tapi, jumlah korban terus tergerus tanpa permisif.

Hingga 6 Juni 2007, WHO telah merecord sebanyak 310 kasus dengan 189 kematian manusia di kawasan Asia yang disebabkan virus AI.

Di Indonesia sebanyak 104 kasus dengan 83 kematian. Sebanyak 139 kabupaten di 22 provinsi Indonesia telah menjadi zona pengendapan endemis Avian Influenza. NTT adalah salah satu di antaranya. Selain provinsi Jabar, Banten, DKI Jakarta, Bali, NTB, Lampung, Sumsel, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumbar, Jambi, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel dan Sultra. Saya sangat apresiatif keseriusan pemda Jabar yang merintis terbentuknya perda khusus tentang kasus flu burung. Itu berarti ada upaya solusi permanen terhadap kasus flu burung.

Bagaimana NTT?

Sekarang kita bisa paham bahwa dalam alur sejarah peradaban manusia ternyata virus AI berimplikasi fatalistik depopulatif manusia. Setidaknya, data-data kasus flu burung di atas bisa menggenjot “elan” solidaritas psikologis sosial kita (Maurice Duverger, 1979). Agar siapa pun terpanggil secara psikologis untuk lebih solider mencegah penyakit ini dan membangun dunia bersama yang lebih sehat dan nyaman untuk dihuni.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebanyak 13 kabupaten di NTT terserang virus AI. Walaupun TTS, Ende dan Manggarai Barat belum tertular. Tapi, hemat saya soal perkara waktu saja. Sebab, kondisi rekonfigurasi geografis dan faktor culture style NTT memungkinkan kegesitan penyebaran virus ini menukik secara menyeluruh.

Bagaimanapun kita butuh ekstra solidaritatif kolektif dan ketulusan sosial untuk menangani kasus ini. Sebab bukan tidak mungkin, kita akan terbentur dengan beberapa kecemasan parsial. Pertama, kecemasan itu tentu punya korelatif dengan operasi eleminatif ternak perunggasan. Sebab, berdasarkan riset bahwa unggaslah yang rentan mentransfer virus ini kepada manusia.

Jangan Takut Hilang Ayam

Persoalannya, hampir kebanyakan warga NTT pelihara ayam. Yang walaupun jumlahnya tidak banyak tapi hampir setiap rumah punya ayam. Apakah kita rela mengeksekusi semua ayam ini? Kalaupun, semua ayam ini divaksin antivirus flu burung tapi sampai kapan subsidi vaksin itu bertahan. Kedua, ritus budaya yang selama ini mengagung-agungkan ayam sebagai bahasa kekuatan adat dalam multiritualistik adat akan mengalami kehampaan makna jika ritual adat tidak tanpa ayam. Apakah kita bersedia menerima kenyataan itu?

Ketiga, kecemasan para pebisnis industri ternak dan warung makan ayam. Mereka akan kehilangan pekerjaan sekaligus kondisi ekonomi akan tergelatak kacau balau. Para pecinta daging ayam pun terpaksa harus mengurung selera makan daging kesukaan mereka. Namun, pada moment kritis eksistensial seperti ini, “spirit kehendak tulus” sosial (Schumpeter, 1957) akan teruji derajat pencapaiannya. Tidak ada paksaan. Yang ditonjolkan adalah kesadaran mengagumi hidup bersama secara tulus.

Logikanya sederhana. Apakah kita jauh lebih sedih jika ayam piaraan kita dibunuh ketimbang terpaksa kehilangan orang yang paling kita sayangi untuk selama-lamanya. Hanya, karena kita tidak tegah membunuh ayam piaraan kita. Namun, apalah artinya kemudian menangis terseduh-seduh meratapi kematian jika kita bersikap indiferensif terhadap solusi kemungkinan yang disodorkan sebelum bencana kematian menjemput, yang semestinya tidak terjadi.

Belajar dari kegopohan penanganan kasus anjing rabies beberapa tahun yang lalu, yang pernah menyerang sebagian wilayah NTT. Setelah jumlah korban berjatuhan semakin banyak baru kita terperangah. Baru kita sibuk mengeliminasi semua anjing. Konyol bukan main, bukan? Tapi mau apa dikatakan. Inilah taruhan mahal keteredupanya ketulusan sosial dan terkikisnya solidaritas psikologis publik kita. Semestinya, belajar dari kasus ini. Kita berjuang semaksimal mungkin agar tidak teperosot dalam lubang hitam yang sama.

Saya masih ingat kasus yang sama pernah terjadi di Hongkong tahun 2003-2004. Di mana pemerintah dengan ketat melakukan pengujian laboratoriun terhadap ayam impor dari daratan Cina masuk Hongkong. Pemerintah juga memberi alarm dalam tenggang waktu tertentu dan disusuli dengan ultimatum kepada masyarakat untuk membunuh semua ayam piaraan. Yang membandel diberi sanksi. Titik. Kecuali, para pebisnis dan peternak daging ayam demi kemudahan pengontrolan vaksinasi dan terpenuhinya suplai daging bagi masyarakat.

Rakyat justru merespon himbaun pemerintah secara tulus. Karena mereka sudah merasakan penderitaan dampak virus flu burung. Banyak anggota keluarga mati dan sebagian terpaksa diisolasi dari yang lain. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun korban AI dikarantina di kamar pengasingan dan sebagiannya di rumah sakit. Hanya, demi tidak tersebarnya virus ini ke pihak yang lain. Dan mereka tulus menghadapi kenyataan itu.

Setidaknya, pengalaman ini perlu dicontohi. Pertama, pemerintah semestinya mencari posibilitas solusi kemungkinan. Merancang perda khusus dalam kasus ini mungkin perlu dipertimbangkan. Sebab, dengan adanya perda itu nanti maka dasar pijakan kita jelas dan terarah serta terkontinuitas. Kedua, perlu mensosialisasikan kepada masyarakat apa dan bagaimana dampak virus flu burung. Dengan demikian bisa terbangun kesadaran solidaritas psikologis dan ketulusan sosial masyarakat. Ketiga, membangun kerjasama penanganan pencegahan pademi flu burung lintas kabupaten dan provinsi sangat diperlukan.

Keempat, kepada masyarakat diharapkan berpartispasi aktif dalam pencegahan penyakit ini dengan lebih mengasah ketulusan sosial. Termasuk, jangan sedikit-sedikit minta ganti rugi, hanya karena ayamnya minta dieksekusi oleh pemerintah. Mentalitas parasit itu perlu dilucuti. Demikian pun pendekatan pemerintah terhadap masyarakat.

Prinsipnya, fortite in re suwiter in modo, tegas dalam prinsip, lembut dalam cara. Artinya, gaya dan pesona akan kehilangan makna kalau pemimpin labil dalam prinsip. Perubahan terjadi di tangan pemimpin yang berprinsip tegas tapi berperangai lembut.

Semoga holocaust flu burung tidak terjadi di daerah kita, yang miskin ekonomi tapi kaya bencana !

Penulis, Staf Televisi TBN Asia tinggal di Manila

(Dimuat di NTT Online 2008)

GERAKAN “NTT CINTA BUDAYA ANTRE”

Fidel Hardjo



Sepintas kita melirik kota-kota se-NTT. Entah kota propinsi, kabupaten maupun kecamatan tidak terluput oleh suasana kesemrawutan. Bukan hanya arsitek kota yang semrawut tapi manusia pun terjangkit oleh penyakit kesemrawutan. Pemandangan kesemrawutan tercarut marut di mana mana.

Orang main serobot-serobotan adalah wajah telak penyakit kesemrawutan. Penyakit ini terlihat jelas, katakan saja realitas kesemrawutan transportasi (laut, udara dan darat). Orang serobotan beli tiket, serobotan naik ferry, di bandara yang banyak orang asing juga demikian. Di darat lebih kacau lagi.

Bus, angkot, dan ojek juga tidak kalah sengit merebut penumpang. Di mana dan kapan saja mereka bisa berhenti seenaknya. Pejalan kaki juga merasa diri king of road berjalan seenaknya. Kalau disenggol apalagi kalau ditabrak oleh kendaraan, biar jelas-jelas terbukti salah tapi selalu saja pemilik kendaraan dituding bersalah.

Betapa tidak! Suasana kesemrawutan ini tergores kesan kuat bahwa kota-kota di NTT seperti “kota tak bertuan”. Terlihat tapi terabaikan. Tidak pelak frekwensi kecelakaan lalu-lintas sangat tinggi. Sopan santun publik kian culas, dan polantas juga kebingungan karena kemacetan lalu lintas tidak pernah berubah. Tiap hari hadapi problem macet-macet!
Penyakit kesemrawutan ini meramba luas ke tempat atau kantor pelayan publik lainnya. Sudah jelas-jelas ditulis Harap Antre! Tapi, masih saja orang memilih serobot-serobotan. Tak disangka, kalau benih korupsi, kolusi dan nepotisme bertumbuh segar di sana. Mengapa? Karena, orang ingin jalan pintas.
Tak sulit ditebak. Orang “ber-uang”, “punya orda” dan “ber-kuasa” adalah orang hanya bisa “berlaga unjuk gigi” di sana. Katanya, ini birokrasi pak! Muak dengan birocrazy ini. Semuanya dikemas dengan alasan birokrasi, padahal ujung-ujungnya adalah uang.
Entah bagaimana dengan nasib orang lemah dan miskin? Mereka semakin terpinggir. Jauh dari pelayanan yang selayaknya. Orang asing? Mereka juga kebablasan. Kita ajari mereka main sogok. Tontoni prilaku serobot-serobotan.
Maaf atas rasa kuriositas ini. Tapi, sebetulnya penyakit kesemrawutan ini bukan hanya mendera NTT saja. Kota metropolitan seglamor Jakarta saja masih cengeng dengan penyakit kesemrawutan ini. Apakah kita mesti selalu mendikte Jakarta?
NTT bisa berbuat lebih. Munculkan gebrakan baru yaitu gerakan cinta budaya antre. Bila perlu, ini menjadi produk unggulan kebijakan daerah, yang kemudian bisa menjadi panutan bagi propinsi lain bahkan Jakarta sekalipun.


Apa itu antre?

Kata antre berasal dari kata Latin yaitu cauda (genitive caudae) yang artinya ekor (tail). Dalam terminologi musik dikenal term coda (Italia). Artinya “ekor”, ujung akhir dari komposisi lagu (a tail end of composition). Benar kata orang, meng-antre berarti seni “mengekor”. Yang pertama menjadi “kepala” dan yang lain adalah “ekor”.

Kata antre dalam bahasa Inggris “queue” (please on queue). Kata queue diadopsi langsung dari kata Perancis yaitu queue yang artinya ekor (tail). Sejak tahun 1748, kata queue secara resmi dimasukan sebagai kosa-kata resmi Inggris, yang artinya orang, kendaraan, atau obyek apa saja yang sedang dalam barisan menunggu.

Sementara, antre dalam bahasa Indonesia diturunkan dari kata Belanda yaitu aantreden berarti berantre. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), antre berarti orang berdiri berbaris menanti giliran.

Filosofi dasar budaya antre adalah “first in first out” (datang pertama keluar pertama) Impaknya adalah first come first service (datang pertama dilayani pertama). Uniknya, budaya antre lahir dari kesadaran individual (self-awareness).

Tanpa sanksi jika dilanggar. Tanpa diatur, orang sudah semestinya teratur. Di sanalah keindahan natural yang meniscahayakan bahwa memang manusia adalah binatang paling cerdas di bawa kolong langit ini.
Paradoks filosofi di atas adalah “last in first out” (datang terakhir keluar pertama). Inilah yang dinamakan budaya terabas (baca: serobotan). Di mana, orang (kerumunan) ingin “first service tanpa peduli last come atau first come. Dari sinilah asal-muasal kesemrawutan mengalir ke segala lini kehidupan.
Implikasinya, kita mudah stres, marah, jengkel, maki dan irihati bahkan ujung-ujungya keributan, kecelakaan dan kekerasan. Lebih-lebih setelah kita tak sabar mununggu dan tiba-tiba ada pihak lain (queue jumpers) yang datang kemudian dilayani dan keluar lebih awal.
Siapapun tak ingin tertimpah oleh situasi buruk seperti ini. Kita butuh solusi. Selain kita menyokong nyali kebersamaan kita untuk menghidupi budaya antre. Ini mengandaikan ada perspektif inspirasional yang sama, untuk menggali nilai-nilai pedagogis publik di balik budaya antre itu sendiri.

Nilai Pedagogis

Pertama, budaya antre membantu kita untuk hidup lebih produktif. Hidup produktif itu terbaca jelas dalam aktivitas, penggunaan fasilitas dan pelayanan publik yang efektif. Orang yang melayani bisa kita bekerja secara efektif. Kita yang dilayani pun mendapatkan pelayanan (first in first out) proposional.

Jadi, jika setiap orang menganuti cara dan mekanisme antre yang benar maka sebetulnya kita hidup lebih produktif yaitu bersikap adil, respek perjuangan sekecil apapun dan hemat waktu, tenaga dan pikiran.

Kedua, menghidupi budaya antre adalah salah satu disiplin sosial memberantas praktik korupsi, nepotisme dan kolusi. Budaya antre menekankan proses. Tentunya proses yang fair, adil dan jujur. Andaikan kita menghargai proses ini maka sebenarnya KKN bukanlah perkara besar untuk diberantas.

Ingat, tidak hanya uang yang bisa dikorupsi, dikolusi dan dinepotis. Waktu, tenaga, pikiran orang lain pun bisa digilas oleh napsu korupsi, kolusi dan nepotisme. Inilah KKN yang paling sadis sebenarnya. Karena ia berparas tengkulak penghisap keringat orang lain secara sadar dan terang-terangan.

Ketiga, dengan membiasakan budaya antre berarti kita sedang “mendandan” ruang publik kita lebih indah, damai, aman, dan beradab. Di mana orang bisa belajar bersabar, mengikuti proses, bersikap adil, sopan-santun, tertib dan disiplin.

Kecantikan kota tidak hanya tergantung tata estetik ruang, bangunan dan taman yang indah. Manusia-manusia pun perlu disiplin dan tertib. Dengan demikian, suasana kota lebih anggun dan beradab.

Butuh Sosialisasi

Kita butuh elan vital bersama untuk mensosialisasi budaya antre. Kita boleh mengemas sticker indah katakan gerakan “NTT Cinta Budaya Antre”. Bagaimana memulainya?
Pertama, budaya antre mesti dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga menjadi basis pendidikan antre. Anak dididik untuk menghargai waktu, perjuangan dan proses. Berbaris mendapat makanan atau apa saja yang melibat banyak orang. Tanpa pandang bulu, kecil besar dan tua muda. Harap antre!

Budaya ini memang bertolak belakang dengan budaya patriakalistik kita. Di mana diatur baru teratur. Orang berjenggot dan berpangkat selalu didahului. Dalam kadar tertentu kita tetap melestarikan budaya respek ini. Di sisi lain kita juga mesti terbuka dengan peradaban modern yang bisa menambah keanggunan budaya kita.

Mungkin orang tidak sadari bahwa kebiasaan baik dalam keluarga ini akan terbawa dalam konteks relasi yang lebih luas. Habitus sering dipahami sebagai hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis, yang tidak selalu harus disadari. Tindakan praktis itu menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu (Bourdieu, 1994 : 16-17).

Kedua, pendidikan antre di sekolah. Lingkungan sekolah (TKK-PT) menjadi locus yang cocok untuk mengaktualisasi budaya antre dengan kadar disiplin tinggi. Tentunya dimotori oleh pemimpin sekolah dan staf guru. Semua tempat pelayanan publik di sekolah dipajang sticker Harap Antre.

Setiap orang yang melanggarnya perlu diberi peringatan. Orang yang membandel antre tidak perlu segan untuk diminta mengikuti antre. Kebiasaan ini awalnya sulit tapi lama-kelamaan ia akan bertumbuh sebagai kesadaran individual. Diharapakan agar dunia pendidikan menjadi perintis gerakan cinta budaya antre ini.

Ketiga, pendidikan antre di tempat publik. Kita perlu mempromosikan budaya antre kepada publik lewat seminar, pembinaan umum atau lewat pemasangan iklan atau sticker cinta budaya antre di TV, radio dan media massa.

Setelah disosialisasikan kepada publik, pemerintah yang dibantu oleh polisi atau sukarelawan (pelajar/mahasiswa/LSM) turut mengajar langsung mekanisme antre kepada masyarakat di tempat-tempat publik. Kita mengharapkan kontribusi rekan-rekan mahasiswa untuk membantu mengaktualisir gerakan cinta budaya antre ini.

Buktikan bahwa mahasiswa NTT yang sering dinobat sebagai “Intelektual Timur” juga mampu membuat gebrakan baru terhadap masyarakat. Lebih kreatif menyalurkan prestasi dan bakat kepada masyarakat. Misalkan, ciptakan kelompok cinta alam, cinta budaya sehat, kelompok menulis, dan cinta budaya antre etcetera. Apalagi hampir setiap kabupaten di NTT sekarang minimal punya perguruan tinggi.

Praktik pembelajaran antre ini bisa dimulai di kantor pelayanan publik, toko perbelanjaan, penjualan tiket, di pelabuhan laut, bandara serta di terminal (bus, angkot, ojek) perlu menghidupi budaya antre. Tanpa kecuali.

Jika kita punya tekad bersama untuk menggalakan cinta budaya antre di NTT maka hasilnya soal perkara waktu saja. Orang bijak mengatakan, hanya orang yang tidak pernah mencoba adalah orang selalu gagal! Semut saja koq bisa antre!


Penulis, staf Televisi TBN Asia tinggal di Manila

“TNI-KU SAYANG TNI-KU MALANG”

Fidel Hardjo


Diskursivitas penolakan Korem di Flores kembali senyap. Tapi, substansi persoalanya akan tunggu waktunya ledak kembali. Mungkin perlu dihidupi terus wacana ini, biar semua orang bisa meninjau dari pelbagai multiperspektif, yang bisa menuntun perbedaan pendapat menuju bonum commune.

Bisa dianalisis wacananya. Gema penolakan lebih nyaring gaungnya daripada menerima seadanya. Argumentasi penolakan pun menarik. Flores dideskripsikan sebagai daerah yang kecil, aman, damai, rukun, toleransi, belum propinsi dan masih banyak hal positip secara inheren melekat padanya. Ditambah lagi, justifikasi traumatik pelanggaran HAM yang pernah merengkuh tubuh TNI. Maka, semakin bulatlah logika penolakan Korem itu sendiri.

Sementara image TNI “dicurigai” secara ekstrem. Seakan-akan kehadiran Korem akan menegasi semua nilai-nilai adiluhung di atas, yang sudah membumi di pulau Nusa Bunga ini. Anehnya, kita begitu melek melihat hal positip dari pembentukan Korem. Tapi, hal negatip justru terlihat secara jelas dan sempurna. Menarik untuk dipertanyakan lebih lanjut. Sungguh beningkah pikiran dan hati kita?

Apakah tidak ada hal yang positip lagi dari pembentukan Korem itu? Pertanyaan ini setidaknya membangun “penglihatan yang utuh” diskursif kita. Terutama, menangkap nilai optimisme di balik pembentukan Korem di Flores. Amat sayang, jika kita menolak Korem tanpa mengajukan sebuah kritik ontologis korektif positip yang proposional. Arus pesimisme jauh lebih menyengat. Sementara optimisme ditelikung ke titik zero.

Memang tak dapat disangkal, dalam sejarah kiprah TNI tidak luput dari tindakan pelanggaran HAM. Terutama berkaitan dengan aksi separatisme seperti kasus Timor-Timur, Ambon, Aceh, Papua dan lain-lain. Kasus-kasus ini telah meresahkan masyarakat dan mempertajam traumatik dan fobia TNI. TNI hendaknya mengakui realitas ini dengan lapang dada. Sambil mengoreksi diri secara totalitas dan selalu setia meniti rekonsiliasi dengan rakyat. Itulah sebabnya, TNI sekarang sedang kewalahan bagaimana mengembalikan jati dirinya kepada publik.

Maka, amat tidak terpuji, jika niat TNI mengakrabi masyarakat Flores dipreteli sebagai upaya “menjadikan” Flores sebagai Ambon dan Aceh II atau apa saja namanya? Itu juga pesimistik berlebihan. Tidak seburuk imaginatif itu, image TNI di usianya ke 62, tahun ini. Kiprah TNI tempo doeloe atau kemarin-kemarin tentu tidak sama dengan TNI sekarang. Eksistensi TNI sekarang tidak tepat lagi kalau direferensi oleh cara dan pandangan lama. Persoalannya, kita masih berkutat pada upaya memotret tantangan baru dengan pesona solusi lama. Implikasinya, image TNI dijepret ulang di atas potret yang kusam itu. Padahal, kiprah TNI sekarang jauh lebih mebanggakan.

Bukankah sekian sering Flores ataupun daerah lain tertimpa bencana dan TNI mengerahkan personelnya untuk membantu pemulihan atau pertolongan? Kerusuhan lokal di beberapa daerah, perang tanding, sengketa batas wilayah membuat kita sekian sering menitip harapan kepada TNI. Belum lagi, aksi separatisme yang sekian sering mengguncang NKRI malah kita merindukan kehadiran TNI. Karena kita tidak tega Indonesia ini terbelah. Kita terlanjur menghidupi petuah nenek moyang kita: makan atau tidak makan yang penting berkumpul mesrah di bawah payung NKRI.

Untuk memperjuangkan roh kebersamaan itu, TNI tak pelak rela korban jiwa dan raganya. Sekalipun resikonya paling berat yaitu memilih kubur atau penjara. Jika ditembak mati tentunya akan digotong ke kuburan. Tidak mati juga siap diseret ke penjara. Serba salah di mata publik. Tidak heran lahirlah lamentasi menyayat: TNI-ku sayang TNI-ku malang! Begitu cepatkah semua hal positip dan dedikasi TNI ini terkubur dalam pesimisme kita?

Menolak dan terus menolak Korem tentu bukan pilihan tepat. Lebih baik kita mengsinergi kehadiran Korem untuk korporatif pembangunan akseleratif masyarakat Flores pada umumnya. Saya lebih optimis bahwa TNI bisa berbuat banyak bersama rakyat untuk memerangi kemiskinan, korupsi, dan buta huruf dan bencana. Sebaliknya, masyarakat Flores bisa membantu (kritik positip) TNI untuk berkiprah lebih baik dan lebih membanggakan. Tergantung, apa masih ada ruang saling percaya di antara kita.

Jangan hanya karena noda setitik merusak susu sebelangga. Jangan hanya karena kasus Ambon, Aceh, Papua lalu kita pukul rata (generalisasi) dengan apa yang mungkin bakal terjadi di Flores. Kecurigaan, firasat, atau isu negatip seperti ini perlu dikelolah secara baik. Lebih baik kita membangun optimisme publik yang dapat memberi benefitas sosial seluas-luasnya.

Pertama, masyarakat hendaknya perlu mendistingsikan substratum esensial penolakan antara menolak Korem atau Militerismenya. Kalau boleh kita sepakat. Kita sepakat menolak pendekatan militerismenya. Mengapa? Sebab, jalan demokratis adalah jalan yag mesti kita tapaki bersama. Selain itu, terbuka akan sebuah korektif terhadap karakteristik TNI ke depan. Yang pada gilirannya, memberi nilai mutualprofit. Jadi, bukan menolak Koremnya (pribadi atau institusi). Bagaimanapun TNI adalah Tentara kebanggaan Rakyat dan Negara yang senantiasa merindukan perbaikan dari masyarakat menuju proses kematangan.

Kedua, penempatan Korem di Flores bukan berarti pendirian “kemah perang”. Kita mesti baca niat baik TNI sebagai upaya “friendly approach” (pendekatan bersahaja) untuk lebih mengakrabi masyarakat. Bagaimana TNI bisa mengakrabi rakyat dan rakyat bisa “bermesraan” dengan TNI jika kita sendiri tidak memberi kesempatan kepada TNI membumi bersama masyarakat. Sampai kapan kita menolak? Sepanjang itu juga, kita hidup dalam kecurigaan dan pesimistik terhadap TNI.

Inilah salah satu kegagalan rakyat. Rakyat tidak bisa membantu TNI menjadi Tentara Rakyat yang lebih baik. Karena, lebih banyak mencurigai daripada mengoreksi dan lebih banyak pesimisme daripada optimisme. Jadi, menolak bukan solusi terbaik. Memaksa pembentukan Korem juga bukan pilihan tepat. Lalu apa?

Kita tersapa untuk duduk bersanding memetakan persoalan adalah jalan terbaik. Tanpa mengantongi negative thinking dan tanpa mengekori partner sebagai “evil” pengusik ruang kenyamanan. Dalam suasana penuh akrab nan sejuk itulah kita boleh merumuskan cita-cita bersama ke depan. Nuansa harmonis seperti ini sekian sering diloncat. Padahal, jauh lebih ampuh dari kontruksi formulasi solusi konflik modern sekarang.

Ketiga, salah satu penyebab munculnya “kisruh” penolakan TNI adalah orang Flores tidak memahami apa visi misi TNI ke Flores. Aspiratif penolakan justru terbangun di atas logika kecurigaan-kecurigaan, ignorantia, isu, firasat, dan pengalaman traumatis fragmentatif. Oleh karena itu, TNI perlu merumuskan secara transparatif apa misi dan visinya pembentukan Korem di Flores.

Tak kalah penting lagi adalah TNI perlu melakukan pendekatan terhadap Gereja lokal di Flores. Kebanggaan dan kemajuan Flores hingga saat ini tidak terlepas dari peran domain Gereja lokal. Pengaruh Gereja selalu mendapat tempat di hati rakyat Flores. Hendaknya TNI mengakrabi dan membangun kerja sama dengan Gereja lokal Flores. Ini langkah awal yang menurut saya sangat menentukan.

Buktikan secara profesional tekad bulat dan tulus mengabdi masyarakat Flores. Kalau dulu profesionalisme TNI terfokus pada perang melawan penjajah. Maka, sekarang sepatutnya profesionalisme TNI tercurah kepada pembangunan masyarakat secara utuh. Sambil terus mereformasi diri agar kiprah TNI tetap mendapat tempat di kalbu rakyat.

Keempat, teken mutual kontrak. Mungkin solusi ini sangat ekstrem. Rakyat dan TNI mesti urutkan list kontrak kerjasama. Urutkan pula norma-norma aturan mainnya. Apa sanksinya, jika dilanggar? Semuanya mesti hitam putih di atas kertas.

Akhirnya, ”Janji sudah kita dengungkan, tekad sudah kita tanamkan, semua ini tidak akan bermanfaat bagi tanah air kita, apabila janji dan tekad ini tidak kita amalkan dengan amalan yang nyata. Mata seluruh rakyat, negara dan pemerintah sedang memandang kepadamu dengan penuh harapan dan penuh kepercayaan” (Amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman).

Toh, ada juga anak, om, saudara, adik, kakak, kakek kita yang sudah, sedang dan akan jadi TNI!

Penulis, staf Televisi TBN Asia tinggal di Manila

"Panes et Circus"

(Mencermati Romantisme Janji Politik Pilkada NTT)

Fidel Hardjo

Penulis, Sarjana Filsafat Ledalero, kini staf Televisi TBN Asia, tinggal di Manila

TAHUKAH Anda bagaimana mencuri simpatik rakyat? Cukup berilah roti dan circus (panes et circus)! Demikian, strategi politik yang diusung oleh Julius Caesar, yang dijuluki "Father of the Fatherland" ribuan tahun yang silam, untuk menggasak kebuasan rakyat Romawi, terenyuh di bawah bola kekuasaannya.

Menurutnya, mengapa rakyat sering ngamuk dan galak, jika kalau bukan lapar. Karena itu, nomor satu adalah rakyat mesti diberi makan (panes). Rakyat yang kenyang akan mudah menjadi penurut bahkan (tak tanggung-tanggung) menjilat kaki Anda.
Kedua, setelah rakyat kenyang, ada tendensi berikut, yang tidak boleh disepelehkan yaitu rakyat yang kenyang butuh rileksasi (circus). Untuk itu, perlu diselenggarakan pesta rakyat, yang dikenal dengan pesta circus Atena, sebagai cikal bakal lahirnya pesta olimpiade, yang tahun ini dirayakan di Bejing.

Dalam atraksi ini, dipilih beberapa budak perkasa, untuk bertarung dengan singa buas, yang sedang lapar hebat, terkurung di arena circus. Atraksi ini dipertonton kepada publik, untuk mengalihkan konsentrasi rakyat, dari segala "kebobrokan istana" dengan menyuguhkan atraksi yang mendebarkan publik.

Ketika rakyat sedang tergelayut dalam kegembiraan, maka apa pun perkara hidup, kegelisahan dan kebosanan hidup akan dikubur sekejap. Perilaku jahat sang pemimpin, yang sama sekali biadab pun, bisa disulap menjadi komedi. Gosip politik pun "dipental", dengan gosip (semacam "reply") seputar pesta yang menegangkan itu.

Politik Panes et Circus

Kisah politik Romawi kuno di atas tentu sangat relevan untuk mencermati janji-janji politik (kampanye politik) para kontestan pilkada (cagub/cabub) di NTT selama ini, baik yang sudah-sudah, maupun yang sedang heboh sekarang, bahkan yang sebentar lagi akan siap meniup peluit ketel mereka masing-masing, bertarung dalam circus kampanye politik.

Jejak kampanye politik kita tiap pilkada tidak pernah berubah. Ada janji politik, bagi nasi bungkus (panes), ada hiburan massal, joget-jogetan dan artis (lokal) pun diundang (circus). Bahkan lebih celaka lagi, tak jarang dibuka jurus black campaign (kampanye hitam) yang berbasis pada isu-isu privat untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassination) kandidat lain atau elit politik atau partai tertentu. Betul-betul potret telak dagelan politik "panes et circus".

Padahal, ujung-ujungnya kampanye politik itu hanya ingin mencuri simpati rakyat, bahkan memberangus lawan secara tidak etis lalu menguasainya. Namun, sadarkah kita hampir 90% janji-janji politik yang sudah-sudah, tak satu pun sukses dijalankan? Rakyat kecewa, mau apa dikata, selain garuk kepala, seraya berseloroh, coba kalau saya bukan pilih dia, menyesalnya bukan main. Terasa, habis manis sepah dibuang.

Giliran pilkada berikutnya tiba, lagi-lagi terperosok kesalahan yang sama. Rakyat tidak sedikit pun jera. Lagi-lagi, pilih kandidat yang kurang lebih memakai strategi politik panes et circus (bagi nasi bungkus, joget-jogetan dan minum-minuman). Seakan-akan, hidup yang selalu disemaraki gratis nasi bungkus dan pesta adalah transendensi kehidupan riil, yang bakal "dijanjikan" kemudian hari.

Nyatanya, rakyat selalu gigit jari. Inilah persoalan krusial kita, setiap pilkada tiba. Bahwa, janji-janji politik atau lebih keren disebut visi misi para kandidat pemimpin, yang selalu dipekakkan ke telinga rakyat begitu menyihir rakyat tapi sangat sulit diaktualisir.

Tidak salah punya visi misi yang indah. Hanya jangan beri kesan, "memelintir" visi misi yang indah dan bombastik itu jauh lebih penting, daripada menimbang, apakah kemudian hari, janji-janji politik itu, bisa direalisasikan atau tidak. Alhasil, seribu satu macam janji politik itu, hilang tanpa membekas. Buktinya, sampai detik ini, NTT masih bertengger pada urutan "hampir bontot" propinsi termiskin di Nusantara ini, setelah posisi Papua.

Jujur saja, kalau kita kumpul-kumpul visi-misi politik para kandidat pemimpin (baik bupati maupun gubernur NTT) dari periode ke periode, sudah hampir membubung ke kaki langit. Semua janji politik itu, bunyinya indah-indah bahkan over bombastik. Semuanya, teken isu keren, seperti perbaikan ekonomi, kesehatan, pendidikan, penuntasan korupsi, perbaikan nasib petani, listrik/jalan masuk desa, reboisasi, proyek air bersih, et cetera.

Tapi, kenapa NTT ini masih kebablasan dengan isu-isu yang sama, atau meminjam istilah Megawati "republik poco-poco" maju dua langkah, mundur dua langkah. Di manakah janji-janji politik itu? Mengapa janji-janji politik itu kian hari kian sulit mendongkrak kesuraman hidup rakyat NTT? Jawabannya sederhana, karena cara berpolitik kita masih tereuforia oleh politik panes et circus. Di mana, aspek circus masih "diunggulkan" daripada pengfokusan janji politik yang bisa diwujudnyatakan.

Fokuskan janji politik

Sebenarnya, bukan soal minimnya kualitas janji politik kita yang menyebabkan gagal diaktualisasikannya. Tapi, memang kita bingung dengan janji kita sendiri, sebab kita mengangkang dengan seribu satu macam janji. Seakan-akan kandidat yang mengantongi banyak janji adalah kandidat yang bakal menggiring kita ke gerbang kesuksesan.

Padahal, sejarah yang sesudah-sudahnya sudah membuktikan. Bahwa janji yang banyak-banyak itu, bukan hanya bikin kita bingung, tapi susah juga untuk diaplikasi. Mengapa, para kandidat kita tidak berani mengusung fokus satu janji? Sebut saja, untuk cagub periode 2008-2013, kita fokus tuntaskan masalah kemiskinan secara detail-komprehensif. Kita mesti komit dan konsentrasi dengan satu janji ini. Ditambah bekerja ekstra keras, maka soal keberhasilan adalah perkara waktu saja. Periode berikutnya, kita alihkan fokus kepada perbaikan masalah pendidikan dan seterusnya. Step by step, slowly but surely (sejengkal demi sejengkal tapi pasti)!

Akhirnya, kita bisa katakan, kita cukup butuh empat atau lima figur pemimpin NTT menuju visi Indonesia 2030, jika setiap mereka usung satu-satu janji politik (entah ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, bukan raut semuanya) maka kita bisa tarik nafas legah, bahwa bakal NTT ini, di tahun 2030, sudah bebas dari melek huruf, kurang gizi, miskin, bencana alam dan masalah-masalah lainya. Yang penting komitmen politik kita terfokus.

Wajah pucat lain dari politik panes et circus adalah di mana diyakini klimaks politik plus demokrasi : sekadar bagi nasi bungkus, borong janji politik, menang pilkada dan rengkuh jabatan. Implikasinya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta pengabdian selama jabatan berlangsung menjadi prioritas sekunder. Tidak heran, sekalipun usia NTT sekarang sudah lewat dari 50 tahun, tapi kualitas hidup rakyatnya sangat jauh dari harapan, pembangunan loncat di tempat, masalah sosial bertumpuk-tumpuk.

Oleh karena itu sudah saatnya rakyat sadar, bahwa jangan terbuai memilih kandidat yang mengobral politik panes et circus. Pilihlah kandidat yang mengusung satu janji! Satu janji saja, sudah sulit diwujudkan, apalagi dua, tiga, empat dan seterusnya, pasti lebih sulit! Demikianpun, para kontestan, lakoni kampanye politik yang bisa membangun (bukan utopia) dan mencerdaskan rakyat. *

Penulis, Staf Televisi TBN Asia, tinggal di Manila

(Dimuat di Pos Kupang,16/4/2008)

GIZI BURUK DAN “LOST GENERATION”

Fidel Hardjo

"It is better to be a cow in Europe than to be a poor person in a developing country", (Stiglitz, 2006:85).

KORBAN gizi buruk di NTT kembali merenggut lima balita di Rote Ndao (Kompas, 7/3/2008). Hati kita serentak tergugah, terengah lalu terhanyut hilang. Ketika korban berikutnya muncul dan muncul lagi, reaksi kita tetap sama: tergugah - terengah - terhanyut hilang.

Reaksi dan cara kita sudah menjadi rutinitas sekenanya saja. Tanpa disadari korban terus berjatuhan, tolong jangan dianggap angin lalu saja! Ini penyakit serius yang men-trigger lost generation baru kita. Kita menghitung jumlah korban tak ubahnya menghitung biji kelereng. Bayangkan, tahun 2005 sebanyak 66.685 balita di NTT mengalami gangguan gizi (Pos Kupang, 10/3/2008).

Setiap tahun angka korban ini terus meroket. Jumlah angka korban pun tak jarang dipolitisir. Sampai kita tidak tahu mana data yang akurat, karena kalkulasi korban sudah kecantol dengan akrobat politik. Terlepas akurat tidaknya data korban tapi satu hal yang pasti, korban sudah eksis dan terus bertambah.

Ini salah satu bukti nyata bahwa para pemimpin kita memang belum punya tekad yang serius menyelamatkan nasib anak-anak gizi buruk ini. Apalagi, kebanyakan korban gizi buruk begitu akrab dengan keluarga miskin, kurang berpendidikan, dan tidak mengerti apa itu hidup sehat dan lain sebagainya.

Situasi batas inilah yang menyeret mereka tidak berdaya. Siapakah yang memedulikan nasib mereka? Mau mengemis bantuan ke samping, ke belakang, ke depan tapi semua tetangga, kurang lebih tertimpa nasib yang sama. Sama saja menggantung harap pada akar yang lapuk. Satu-satunya harapan mereka adalah pemerintah.

Pemerintah adalah 'kepalanya' rakyat. Fungsi kepala manusia sama persis dengan fungsi kepala (baca: pemimpin) pemerintahan. Kepala kita diberi dua mata, dua telinga, dua lobang hidung, dua otak kiri-kanan. Artinya, dengan kesempurnaan indrawi kepala, posisinya lebih tinggi berfungsi untuk mengatur tatanan tubuh agar berjalan secara maksimal.

Begitupun eksistensi pemimpin dalam arti sesungguhnya adalah 'kepalanya' rakyat. Sebagai kepala, ia harus mampu berdiri sama tegak, duduk sama rendah dengan rakyat, untuk mengatur tatanan sosial secara optimal. Ia melindungi dan mengupayakan keselamatan rakyat dalam situasi emergensi sekritis apa pun.

Kita sadar bahwa ada banyak banyak persoalan yang telah menyedot energi pemimpin kita. Tahun 2008, NTT sibuk dengan suksesi politik beruntun, mulai dari suksesi pemilihan gubernur sampai pemilihan bupati. Pusing tiada duanya. Sementara tahun 2009, kita sibuk dengan pemilu presiden, tentu lebih heboh. Bukan tidak mungkin, persoalan gizi buruk akan tinggal menjadi 'riak-riak kecil' yang bisa terlupakan.

Jangan memberi kesan, pesta politik jauh lebih penting daripada penyelamatan korban gizi buruk yang sedang berada di depan pelupuk mata kita. Pemerintah sebaiknya peka terhadap persoalan emergensi yang sedang mendekap rakyat. Nilai emergensitas itu sangat ditakar oleh impak kritikal penderitaan. Kalau korban gizi buruk sudah lebih dari 66.685 orang, itu bukan lagi penyakit biasa tapi itu sudah terkategori 'bencana' atau kejadian luar biasa. Mengapa?

Karena, selama ini kita sering melihat perspektif korban sebagai korban penyakit biasa. Implikasinya, cara dan solusi yang kita berikan juga biasa-biasa, bahkan terkesan paling meremehkan. Tak heran, hasilnya seperti apa yang kita saksikan sendiri sekarang, jumlah korban terus melambung. Dengan mendifinisikan secara tepat, situasi korban dalam perspektif 'bencana' maka akan membantu mindset dan attitude kita untuk bereaksi cepat, tepat dan efektif.

Penderitaan korban gizi buruk di NTT sama halnya nasib para korban gempa bumi atau bencana alam, yang pernah menghantam beberapa belahan nusa Flobamora ini. Korban jiwa berjatuhan. Padahal, semuanya masih bisa diantisipasi sedini mungkin. Hanya bedanya, korban gizi buruk menyerang dan merenggut korban satu persatu dalam barisan antrean yang panjang.

Tapi, kalau jumlah korban dihitung-hitung maka jumlah korban gizi buruk boleh jadi lebih banyak daripada korban dissaster yang pernah menghempas kita. Lima korban anak gizi buruk dari Rote Ndao baru-baru ini, hanyalah gunung es yang mengindikasi bahwa penyakit gizi buruk di daerah kita memang sudah pada level parah.

Inilah realitas critical point yang perlu mendapat concern ekstra dari pemimpin kita. Situasi emergensitas terindikasi oleh berjejernya barisan para korban yang sudah dan sedang menuju liang lahat. Pada umumnya, para korban adalah anak-anak balita, yang tidak mengerti apa-apa akan destini kehidupan mereka.

Kalau saja, mereka disuruh untuk memilih: apakah mau dilahirkan di wilayah gersang seperti NTT ini atau tidak, mungkin saja mereka memilih untuk tidak memilih dilahirkan. Mengapa? Karena, anak-anak ini dilahirkan secara miskin dan dibesarkan pula secara miskin. Selain keluarga miskin melarat, pemerintah juga pelit hati untuk mengurus nasib mereka.

Padahal, anak-anak ini menjadi tiang penyangga nasib NTT ini ke depan. Dari sekian anak-anak ini, ada banyak potensialitas yang mereka miliki untuk menyangga keberlanjutan NTT ini melalui prestasi, talenta dan kecerdasan mereka. Mungkin saja, ada di antara mereka yang genius di bidang pertanian, kelautan, hightech, bahkan astronot sekalipun.

Tapi, sayangnya kita tak peduli dengan nasib mereka sekarang. Semua talenta, kecerdasan dan prestasi mereka, kita kuburkan pagi-pagi dengan ketidakpedulian. Itu berarti secara tidak langsung kita menggiring NTT ini memasuki babak gelap yaitu babak lost generation, yang memangkas berlahan-lahan masa depan propinsi ini. Maka, benar kata Stiglitz, lebih baik menjadi sapi piaraan di Eropa daripada menjadi anak-anak di negara miskin, apalagi menjadi anak-anak NTT.

Sebelum korban gizi buruk terus berjatuhan, sebaiknya pemerintah mengambil langkah antisipatif signifikan. Paling tidak, kita berupaya menyelamatkan masa depan NTT tercinta ini, dengan menyelamatkan balita yang sedang bergulat dengan penyakit gizi buruk ini. Kita sering terbentur dengan masalah dana. Apalagi, kita hanya berpasrah dengan proposal dana ke Jakarta. Kalau dana itu belum dikabulkan atau dicairkan maka entah sampai kapan kita menunggu dan menunggu.

Penyakit menunggu ini (cargo cult mentality) menurut Sosiolog Eri Seda, menciptakan kesadaran palsu (false consciousness). Kita pasrah miskin, bodoh dan tidak bisa apa-apa, selain mengandalkan orang lain untuk mengubah keadaannya. Sampai kapan? Mengapa kita tidak bisa berbuat lebih? Dana dari pusat digulir, lalu kita ramai-ramai beli biskuit dan susu, kemudian dibagi-bagikan kepada keluarga anak-anak korban gizi buruk. Bagi-bagi susu dan biscuit tidak menyentuh persoalan sebenarnya.

Mengapa kita tidak bisa lebih kreatif memasak sumber makanan yang merupakan hasil keringat kita sendiri. Daerah kita bisa tanam jagung dan umbi-umbian. Manfaatkan produksi lokal ini.Kita bisa mengelola jagung dan umbi-umbian menjadi makanan yang berenergi bukan sekadar menyuplai biskuit dan susu. Potensi laut kita juga masih perawan. Lautan kita kaya akan banyak ragam ikan. Mengapa kita tidak bisa mengerahkan kekuatan daerah untuk memanfaatkan potensi laut ini?

Masyarakat diberi pendidikan gratis untuk terjun bekerja sebagai nelayan. Dengan demikian, selain kita dapat jual ikan dan kita sendiri bisa makan ikan sebagai makanan yang bergizi. Dengan demikian dana bantuan dari pusat dikonsentrasikan kepada biaya penelitian. Penelitian terhadap penyakit gizi buruk ini sangat diperlukan. Agar kita tahu data dan formula yang akurat dan selanjutnya dapat menentukan kebijakan yang tepat. Dana ini juga bisa dipakai untuk biaya datangkan dokter ahli dengan pengobatan gratis kepada rakyat miskin. Bukan untuk beli biskuit, susu dan permen, lalu habis perkara.

Inilah yang dinamakan kreatif. Seorang pribadi kreatif berjiwa optimisme. Ia melihat kesempatan dalam setiap kesulitan bukan sebaliknya melihat kesulitan di setiap kesempatan (Winston Churchil, mantan Perdana Menteri Inggris). Orang kreatif bukan hanya tahu mengonsumsi, tapi selalu eksplorasi dengan kreativitas baru. Lucuti mental konsumtif kita.

Dari laporan Sri Hartati Samhadi di Kompas (23/12/06) tentang busung lapar di NTT menyatakan, menggerojok dana ke NTT seperti 'menggerojok air' ke padang pasir. Padahal, setiap tahun dana yang digelontorkan ke NTT mencapai Rp 4,5 - Rp 5 triliun. Namun kesejahteraan tak membaik. Mengapa? Karena, kita tidak punya komitmen sejati untuk mengelolah uang itu secara efektif dan tepat sasar.

Oleh karena itu, marilah kita bahu-membahu menanggunglangi penyakit gizi buruk di NTT dengan komitmen yang serius. Korban gizi buruk adalah bencana, bencana lost generation NTT! *

Penulis, Fidel Hardjo, staf Televisi TBN Asia, tinggal di Manila.
(Dimuat Di Pos Kupang, 18/3/2008)

Hati-hati sebelum ‘berbuih’

Fidel Hardjo *

"KENAPA hanya pada katabodoh"! Begitulah Yustinus Kapitan (Pos Kupang, 2/6/2007) merangsek tulisan saya sebelumnya. Pertanyaan untuk Kapitan, apa maunya Anda? Anda, mungkin ingin menagih solusi dari tulisan saya. Kita memang pernah belajar filsafat bersama di bawa barak, memory of Barak (baca: tempat perkuliahan STFK Ledalero pasca gempa 92). Sebagaimana apa yang kita pelajari, filsafat bukan epistemik solusif instanik. Filsafat adalah ruang bertanya. Sejauh ingat saya, dosen filsafat kita, DR. P. Kondrad Kebung, SVD pernah berkata "ketika Anda bertanya sebenarnya Anda sedang berfilsafat". Artinya, dengan terbukanya ruang filsafat ini, ada harapan terbersit, agar pemerintah, rakyat, akademisi, jurnalis, relawan di mana saja berada membuka mata lebar-lebar akan konstruksi ruang filsafat di balik pro-kontra penambangan Lembata. Lalu, ambilah keputusan!
Memang sejak awal tulisannya, saya sudah bisa duga. Ke mana Kapitan hendak "berbuih". Kalau bukan mendoma perspektif publik, setidaknya "memuluskan" ide Charles Beraf, yang menurut tukang ojek Wairpelit, Beraf itu mungkin tim suksesnya....? (Hendrik Nong, Pos Kupang, 27/6/2007). Harap, besok-besok tak ada lagi tukang ojek ataupun penjual sayur lain yang berkata, jangan-jangan Kapitan juga adalah tim suksenya si Beraf...! Sedih bukan main! Jangan biarkan kesejatian intelektual Anda dinodai oleh sinisme yang datang dari mulut orang-orang sekarat seperti itu.
Sebagaimana Anda berdalil bahwa memahami tulisan Beraf takcukup menangkap judulnya, apalagi kata perkata atau perkalimat. Itu nasihat cerdas, layaknya profesi seorang filsuf kinian. Sayangnya, analisis Anda terlalu dini. "Felix qui potuit rerum cognoscere causas. "Berbahagialah, mereka yang dapat mengerti penyebab sesuatu" (Vergilius, Georgicon II: 490). Sebab, tulisan Anda menunai kebingungan untuk saya dan boleh jadi untuk sidang pembaca yang lain.
Lalu, hati kecil saya bergumam, jangan-jangan Kapitan yang muncul di Pos Kupang ini bukan Kapitan yang dulu merupakan kawan kelas saya. Setahu saya, Kapitan adalah teman saya yang cerdas dan idenya biasa brilian. Entahlah, nanti saya terjebak dengan argumentum ad hominem. Lupakan itu! Yang penting, formasi epistemilogik dalam tulisan Saudara patut saya cela-tanya. Berpijak dari mana dan hendak ke mana, sampai-sampai Anda mengatakan bahwa tulisan saya "cuma" mengobrak-abrik judul saja? Judul-judulan!
Tulisan saya bukan hanya menyoalkan judul. Anak TKK juga bisa bicara demikian. Katakan, seorang anak baca puisi "Tomat" di kelas. Sebelumnya, guru menuntunnya bagaimana mengimprovisasikannya. Bahwa Tomat itu bentuknya bulat dan seterusnya. Tak ada yang lebih dari itu. Kemudian, setibanya di rumah, ia melihat sebuah "buah" lain, yang bentuknya juga bulat. Lalu, ia mengatakan "Bu ini tomat yah..? Padahal itu lombok! Hanya, karena bentuknya juga bulat. Begitupun, tulisan saya, mungkin resonansi judulnya bertendensi judul menyerang judul (argumentum ad titulum). Berangkat dari view ini, Anda dengan enteng mengatakan, saya hanya berkutat pada judul. Apa bedanya, kita dengan anak TKK kalau Anda berpikir seperti itu? Kalau Anda masih punya waktu, bacalah sekali lagi tulisan saya.
Tulisan saya sebenarnya mengecam Beraf atas teriakan brutalnya atas proses demokratisasi di Lembata. Walaupun ada cela lain, yang juga tidak beres. Saya hanya mengangkat ke permukaan yaitu relevansi logis-implikatif teriakan brutal dengan pertumbuhan demokrasi. Sehingga, nasihat cerdas lewat tulisan Anda akhirnya salah alamat di sini atau dengan logat kejawaan Anda yang kental "tak nyambung" . Mungkin terlalu cerdas sampai roh pencerdasannya mengabur kewibawaan teleologi kualitas pesan yang hendak mau disampaikan.
Saya kira tulisan Beraf tak perlu mendatangkan seorang analisis teks sekaliber Cliffort Geertz sekalipun, untuk menjelaskan esensi tekstual tulisannya. Buktinya, tukang ojek saja sudah berkomentar. Karena apa yang hendak dibahasakan Beraf sudah jelas. Bukan pula bahasa hantu. Isinya pun terang-terangan yaitu imbauan unilateralistik agar rakyat jangan bertindak bodoh atas penolakan penambangan di Lembata. Jika saja Beraf mengatakan rakyat dan pemerintah jangan bertindak bodoh mungkin bisa diterima oleh publik. Di sini sebenarnya, awal kepincangan berpikir.
Persoalannya adalah masalah dibedah secara monokausalistik. Rakyat dilihat dengan gaya "pendekar mata satu" bahwa rakyat memang sebuah kerumunan psikologis yang bertindak "membeo". Seperti teori psychological crowd-nya Le Bon (1895). Le Bon mengatakan, individu dalam kerumunan mengalami hipnosis karena tenggelam dalam psikologi kolektif yang menular secara psikologis, cenderung mudah dipengaruhi, mudah percaya, dan loyal pada kelompok tertentu. Atau dengan kata lain, seperti kerumunan kuda liar yang terperanjat dan berlari tanpa arah karena seekor kuda yang lain melepaskan kentut. Benarkah protes rakyat terkelepot sesedih itu? Sayapikir, rakyat tidak terlalu bodoh, sebodoh kuda liar yang terperanjat hanya karena kentut kawannya lalu lari tunggang langgang. Kita sebagai akademisi perlu ekstra hati-hati berbuih kata-kata. Sebelum diadili oleh orang yang sering dicap paling bodoh sekalipun.
Alur pikiran kita tetap jelas. Kita tidak perlu mereka-reka apa maunya si Beraf di balik teriakannya, "jangan bertindak bodoh" karena obyek yang diteriakinya jelas. Tapi tiba-tiba, Kapitan muncul dengan "gertak 45", coba mengajak publik untuk mereka-reka apa maunya Beraf. Dengan meyakini publik dengan formulasi logika dan filsafat yang pernah dipelajarinya bahwa pikiran Beraf memang benar. Bahwa perlu dinasihati, dikawali, dijinaki kegabahan rakyat Leragere. Seperti apa porsi gegabahnya, juga tidak jelas. Karena, refleksi Anda kelihatannya hanya untuk membela tulisan Beraf secara artifisialistik. Pernahkah Anda memikirkan bahwa yang paling gegabah sebenarnya adalah pemerintah? Pikirkan itu baik-baik. Tidak ada penyebab tanpa disebabkan.
Argumen Anda pun sama, atau meminjan kata Anda sendiri "terjangkit" dengan logika Beraf. Walaupun di akhir tulisan Anda, ada solusi. Tapi hemat saya, munculnya solusi-solusi itu cuma pelengkap saja. Layaknya, orang lagi bongkar kema, akan belum lengkap kalau tanpa ada minum moke. Tapi itu tidak berarti tulisan Anda tidak punya pesan signifikan. Sekali lagi ruang bertanya semakin jernih. Itulah tugas kita. Artinya, kita sebagai figur intelektual perlu membuka ruang diskusi seluas-luasnya agar ruang publik lebih dipenuhi dengan keputusan-keputusan yang arif, terutama menyangkut hajat hidup orang banyak.
Semoga dengan membuka wacana publik ini, pemerintahjangan-jangan malu-malu untuk bersuara dan mengatakan bahwa industri ekstraktif Lembata ini akan tidak diteruskan. Bukan kali ini, mungkin lain kali. Begitulah bahasa diplomatisnya. Dan kepada PT Meruhk, juga jangan enggan-enggan untuk angkat kaki dari Lembata. Proyek Anda bukan tidak berhasil kali ini, tapi cuma "tertunda". Orang Lembata akan menulis nama Anda dengan tinta emas kalau Anda dengan berani meninggalkan lokasi penambangan Lembata secara terhormat. Bahkan, orang yang sudah di liang kubur sana pun akan mendoakan dan merestui kepergian Anda.
Saya berterima kasih kepada Pos Kupang atas peran aktifnya memediasi pikiran publik atas masalah penambangan ini dalam rubrik opininya. Kalau saja, Pos Kupang tidak mengangkat persoalan penambangan Lembata untuk dicecar-cecar oleh publik, maka bukan tidak mungkin proyek industri penambangan ini akan berjalan mulus di bawah jurus-jurus silat maut pemegang kekuasaan. Saya tidak temukan keunikan yang seistimewa ini, di koran lokal lain di negeri ini. Proficiat Pos Kupang!
Semoga solidaritatif-kolektif ini tetap membahana ke depan. Ini baru langkah pertama dari ribuan langkah yang sedang menanti di depan mata kita. Peran rekan jurnalis, akademisi, media, relawan, tukang ojek sekalipun akan menjadi kekuatan baru dalam menghadapi ruang publik kita yang sering rapuh dan tersumbat.

* Penulis, staf Televisi TBN Asia, tinggal di Manila
(Dimuat di Pos Kupang, 9/7/2007)

KAPAN PROVINSI FLORES DIBENTUK?

Fidel Hardjo

NTT saat ini dinilai terlalu luas. Pengawasan, pengendalian, dan pelayanan atas peyelenggaraan struktur pemerintahan tidak pernah berjalan efektif (Cyber Kompas,8/3/2007). Salah satu wilayah NTT yang perlu dan pantas dimekar adalah provinsi Flores (Flores-Lembata).
Gerakan pemekaran provinsi Flores sudah ada sejak tahun 1958. Itu berati usianya hampir setua dengan usia kemerdekaan republik ini. Impian ini terkatung-katung begitu lama. Aspirasi ini "muncul tenggelam" tanpa terealisir. Ini yang membuat kita tertinggal dengan provinsi lain.
Sangat ironis! Ketika beberapa daerah di provinsi lain di wilayah republik ini seperti Tapanuli, Gorontalo, Papua, Maluku berhasil dimekar menjadi provinsi otonomi. Padahal, secara konseptual gerakan pemekaran mereka, baru muncul setelah orde baru dan orde reformasi lahir.
Kapan provinsi Flores dibentuk? Jangan terlalu lama berpangku tangan. Mari kita hidupkan kembali aspirasi pemekaran provinsi Flores. Aspiratif publik yang sudah lama terkubur ini perlu direalisir secepatnya.
Pemekaran Flores menjadi provinsi bukan semata-mata rekayasa social-politis (social-politic engineering). Ketakutan dan kecurigaan warga nonpolitisian yang berlebihan atas rekayasa social-politis di balik spirit pemekaran provinsi Flores juga tidak proposional.
Konstruksi dasar pemekaran provinsi Flores lebih merupakan proyeksi idealisme masyarakat grassroot akan mimpi sebuah kehidupan yang lebih baik, bonum cummune. Terutama ketika penanganan masalah kemiskinan, pendidikan, transportasi dan pemberdayaan civil society yang masih jauh dari harapan (Kompas16/6/2003).
Lihat saja kenyataan di Flores dan Lembata. Contohnya, jalan raya provinsi dari ujung barat sampai ke ujung timur pulau Flores sangat amburadul, lobang sana-sini. Sangat sedih! Belum lagi, jalan kabupaten masuk pedesaan pasti lebih "kacau" lagi.
Bukankah masyarakat Flores-Lembata mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, seperti apa yang dialami oleh saudara-saudarinya di provinsi lain? Persoalannya, mengapa pembentukan provinsi Flores begitu lamban dan stagnan?
Kelambanan pemekaran provinsi Flores merupakan ulah kaum opurtunis-politis yang ingin menunggang aspirasi pemekaran ini dengan perebutan kekuasaan yang tidak sehat. Interese privasi elite politik terlalu dominan. Mereka lupa menangkap aspirasi rakyat.
"Kecolongan" elite politik ini telah menyebabkan misinterpretasi misi fundamental pemekaran daerah. Akibat fatal adalah upaya pemekaran mengalami titik buntu. Munculnya aneka kecurigaan dan keputusasaan baik dari jalur masyarakat maupun institusi pemerintahan itu sendiri.
Hakikat dasar pemekaran adalah proses merevitalisasi percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang lebih terfokus dan efektif. Beberapa provinsi lain di Indonesia justru mampu menginternalisasi dan menangkap peluang pemekaran ini sebagai blessing disguise dalam menata kehidupan daerah mereka lebih efektif dan efesiensi. Mereka sangat berhasil.
Sementara kita orang Flores-Lembata mundur ribuan langkah ke belakang. Bayangkan, pemekaran provinsi belum terbentuk tapi para elite politik sudah sibuk dengan polemik siapa gubernurnya, di mana rumah jabatannya, mobil dinasnya, dan masih banyak "tetek bengek infantil" yang lain. Kendatipun demikian, masih banyak orang yang berjuang tanpa ada intensi negatip dalam tekad perjuangan pemekaran ini.
Pemekaran provinsi Flores merupakan aspirasi perjuangan “wong cilik”. Suara orang kecil ketika kultur kemiskinan sulit dipisahkan. Ketika urusan transportasi, pendidikan, listrik, air minum, pemasaran bagi masyarakat susah dijangkaui. Kemiskinan rakyat bukan harga mati. Potensialitas untuk ke luar dari kemiskinan selalu ada solusinya. Tinggal kegesitan dan kepekaan kita untuk membaca realitas dan menangkap momentum yang tepat.
Bagi masyarakat Flores dan Lembata, inilah momentum yang tepat. Kita menata kondisi kehidupan ekonomis dan politis lokal lebih baik, dengan mempercepatkan pemekaran provinsi Flores. Apalagi, baru beberapa bulan yang lalu, Presiden SBY telah menyaksikan sendiri kondisi riil di NTT umumnya dan Flores pada khususnya.
Sekurang-kurangnya, ketika desakan kita mengalir ke pusat, Presiden SBY sudah ada bayangan riil tentang Flores. Kita menargetkan agar sebelum presiden SBY turun dari kursi presidennya tahun 2009, Flores sudah harus menjadi provinsi definitip atau paling kurang sudah ada dalam pembahasan Komisi II DPR pusat.
Optimisme pemekaran provinsi Flores sangat kuat, baik pada level nasional maupun lokal. Sekarang, kita tingggal menanti desakan responsif dan co-operatif aktual masyarakat Flores dan Lembata. Aspek solidaritas dan optimisme selalu menjadi fondasi idealisme pemekaran provinsi ini. Sebab bukan tidak mungkin perjuangan pemekaran ini tanpa ada masalah dan tantangan.
Ingat, kendala yang sama, juga dialami oleh provinsi lain, di awal aspirasi pemekaran mereka. Contohnya, konflik internal di provinsi Tapanuli ketika gerakan pemekaran bergulir justru pemerintah daerah tidak memberi rekomendasi. Belum lagi kondisi di Papua. Masyarakat tidak ingin pemekaran tapi pemerintahan eksekutif pusat justru mendesak adanya pemekaran.
Masalah dan tantangan internal dan eksternal biasa terjadi. Cuma pergolakan ini harus selalu diinterpretasi sebagai kontribusi positip dalam proses pemurnian intensionalitas pemekaran daerah dan bukan sebaliknya.
Kalau kita berpikir jeli dan menangkap realitas di masyarakat, sebenarnya tak ada persoalan yang lebih signifikan pemekaran provinsi Flores. Pada tingkat eksekutif provinsi NTT justru memfasilitasi aspirasi ini dengan antusias (NTT Online,18/1/2007). Cuma persoalan internal sekunder masyarakat Flores-Lembata yang berbau politis lokal masih kental.
Pertama, tarik ulur kepentingan antara elite politik terutama para elite politik yang masih "kecantol" dengan isu primodialistik dan individulistik perlu dilucuti. Termasuk pergolakan pemilihan kota propinsi (Cyber Kompas,21/5/2001).
Tidak perlu dibahas secara bertele-tele soal pemilihan kota provinsi. Prinsip dasarnya adalah kota pusat provinsi mesti strategis dalam aspek aministratif, komunikatif dan transportasi. Kalau kita mau jujur (pendapat pribadi saya), Maumere adalah kota yang tepat dan layak untuk mendapat previlese kota provinsi Flores karena kota hidup, komunikatif dan fasilitatif.
Hanya, sekarang tergantung kerelaan pemerintah Sikka untuk menyikapi aspirasi ini. Kita juga mengharapkan dukungan politis setiap kabupaten se-Flores-Lembata untuk meringankan langkah positip pemekaran provinsi Flores.
Kedua, munculnya pesimisme yang biasanya tampil lewat kritikan profetis pihak gereja atau lembaga sosial lainnya. Kita butuh orang seperti ini. Gejolak pesimisme "kaum awam" tentu beralasan. Dasar substansial pesimisme pihak luar lebih merupakan "awasan moral" kepada para elite politik agar jangan sekali-kali mengunakan "kesempatan dalam kesempitan".
Pemekaran provinsi Flores bukan moment investasi kekuasaan ataupun popularitas pribadi. Misi luhur kita adalah upaya memaksimalkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Flores-Lembata. Oleh karena itu, tugas para elite politik sekarang adalah menjembatani semua aspirasi dari poros bawa, termasuk mendengarkan suara gereja lokal Flores sebagai fondasi awal kemajuan masyarakat Flores dari dulu sampai sekarang.
Ketiga, kecemasan faktor SDA dan SDM. Maturitas pemekaran Flores menjadi provinsi definitip tentu tidak perlu diragukan. Aset daerah, hampir 67 persen dari product domestic regional brutto (PDRB) NTT justru kontribusi dari Flores-Lembata (Kompas16/6/2003). Faktor sumber daya manusia bukan masalah primer.
Kehadiran beberapa sekolah dan perguruan tinggi katolik dan negeri yang tersebar di Flores dan Lembata menjadi aktor kunci pemberdayaan civil society masyarakat provinsi Flores ke depan. Kita mengharapkan, agar kerjasama pemerintah dan pihak gereja ke depan semakin terpola dan lebih terstruktur.
Keempat, jaringan network (Koordinasi Perjuangan Pembentukan Provinsi Flores (KP3F) yang memfasilitasi aspirasi pemekaran belum solid. Paling utama adalah rekonsilidasi komisi pemekaran di setiap kabupaten di Flores dan Lembata lalu pada tingkat provinsi dan bergerak ke pusat harus lebih kredibel dan solid.
Singkatnya, kita butuh perjuangan esktra tanpa pamrih. Pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Upaya pemekaran ini mengharapkan bantuan suport gereja, lembaga sosial dan organisasi masyarakat, mahasiswa, pelajar dan masyarakat Flores-Lembata itu sendiri.
Oleh karena itu, mari kita tekadkan niat, satukan hati untuk mempercepat gerakan pemekaran provinsi Flores. Nasib provinsi Flores ada di tangan kita. Mengapa daerah kecil saja di provinsi lain bisa menjadi provinsi?
Apalagi Flores-Lembata dengan 1,7 juta jiwa penduduk dan memiliki sejuta kekayaan serta keluasan wilayah yang sangat dasyat. Kapan lagi provinsi Flores dibentuk kalau bukan sekarang dan siapa lagi kalau bukan kita. Vivat provinsi Flores!

*Penulis, staf Televisi TBN Asia tinggal di Manila

(Dimuat Pos Kupang, 2007)